PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PENATAAN RUANG
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus dimulai dari proses perencanaan ruang yang efektif. Terlebih dalam era otonomi daerah saat ini, agar rencana tata ruang kota memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sangat penting untuk meningkatkan kemampuan stakeholder daerah dalam penyusunan rencana tata ruang yang dirasa masih minim saat ini. Demikian disampaikannya dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri PU Bidang Ekonomi dan Investasi Bambang Goeritno pada Konferensi Internasional bertema Sustainable Infrastructure and Built Environment in Development Countries yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung di Sabuga ITB, Bandung (2/11).
Menteri PU mengatakan tujuan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat adalah sangat jelas. Infrastruktur yang handal diperlukan Indonesia untuk bisa bersaing dalam kompetisi global. Namun pembangunannya harus juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan termasuk penghematan energi dan rendah karbon.
Tidak hanya aspek ekonomi, banyak hal yang harus dijadikan pertimbangan dalam membangun infrastruktur, misalnya kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana seperti gempa bumi yang turut mengakibatkan infrastruktur utama seperti jalan, bendungan dan pelabuhan mengalami kerusakan. Responsif terhadap terjadinya peningkatan suhu bumi dan perubahan iklim.
Infrastruktur yang dibangun juga harus mampu mengakomodir masalah potensial di masa datang seperti konservasi lahan, pertumbuhan kota, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berebihan. Hal ini penting untuk mencegah infrastruktur yang dibangun diikuti oleh dampak yang tidak diinginkan. Pemerintah, tambah Menteri PU juga mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur dalam pola PPP (private public partnership).
Pesan & Kesan