Kisah Politik Dari Dusunku…..

Pemilu merupakan awal untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan pemilu masyarakat memilih orang-orang yang terbaik –menurut ukuran mereka masing-masing- untuk duduk menjadi wakil rakyat yang terhormat. Bagi calon wakil rakyat banyak cara yang dilakukan demi memuluskan langkahnya menuju kursi dewan. Namun pemilu –terutama pemilu 2009- ternyata juga menimbulkan banyak persoalan, mulai dari kacaunya DPT (Daftar Pemilih Tetap), adanya warga yang tidak terdaftar, banyak partai dan caleg yang membuat masyarakat bingung, serta yang lainnya. Namun aku tidak akan membahas itu semua, karena tidak terlalu tertarik dengan politik dalam lingkup besar. Aku hanya akan sedikit menceritakan politik yang terjadi pada lingkup terkecil dari sistem pemerintahan di negara kita tercinta, yaitu lingkup Dusun, yang mungkin sangat jauh dari perhatian pemimpin partai yang sedang bertarung. Cerita ini didasarkan pada pengalaman pribadi penulis sendiri.

Cerita ini bermula pada suatu dusun di kaki Gunung Merapi. Sebuah lingkungan dusun yang asri. Jauh dari hingar-bingar perkotaan –walaupun hanya diperlukan 15 menit untuk mencapai pusat kota-. Dusun yang sering dilalui para penyuka mountain bike yang melalukan refreshing saat akhir pekan. Sebuah tempat yang cocok untuk menenangkan diri sejenak dari rutinitas pekerjaan. Inilah awal dari sebuah cerita menarik dari cerita politik pada tingkat terkecil sistem pemerintahan negara ini.

Masayarakat dusun sangat terkenal dengan sistem kekerabatan yang sangat kuat. Penduduk dusun sangat mengenal baik semua orang yang tinggal di dusunnya,bahkan mereka juga kenal dengan penduduk dari dusun yang lain. Tapi inilah yang mungkin awal dari suatu sistem politik nepotisme. Mengapa aku sebut nepotisme. Ini semua karena  masyarakat memilih bukan karena mereka paham akan visi misi partai atau mereka fanatik dengan partai tertentu, tapi mereka memilih karena ajakan dan bujukan dari tetangga mereka dengan berbagai alasan yang mudah diterima oleh warga dusun. Dusunku jauh dari hingar-bingar kampanye, bahkan tidak ada yang datang untuk menyampaikan visi-misi mereka. Tapi aq sudah bisa memastikan siapa yang akan mendapatkan suara terbanyak saat pemilu nanti. Salah satu caleg berasal dari lingkungan berpengaruh di dusunku. Dengan mengandalkan kekeluargaan, caleg itu mengundang orang-orang berpengaruh di dusunku untuk datang menghadiri acara makan-makan dengan caleg tersebut yang juga sambil memberikan visi-misi dan souvenir sekedarnya. Lalu orang-orang yang diundang tersebut mulai mempengaruhi warga dusun lainnya. Tidak diperlukan kertas suara yang banyak, atau mengadakan pengobatan masal, cukup dengan mulut. Ya mereka cukup berbincang-bincang ringan saat menjemur padi, mananam padi, bahkan saat arisan. Yang mereka sampaikan bukan visi-misi sang caleg –mungkin karena mereka pun tidak tahu- tapi cukup dengan alasan bahwa kita nanti akan tetap membutuhkan caleg itu saat mengurus KTP, caleg tersebut juga sering datang saat ada orang meninggal, dan lain sebagainya. Biasanya warga dusun yanga –maaf- memiliki pendidikan rendah dan hanya bekerja sebagai petani akan mudah terpengaruhi dengan hal itu. Sungguh suatu sistem kampanye yang murah meriah.

Lalu bagaimana dengan masalah DPT? Ternyata dusunku pun tidak lepas dari masalah DPT. Aku sungguh kaget saat menerima undangan untuk memilih. Bukan kaget karena tidak menerima undangan, tapi kaget karena ada salah satu anggota keluargaku yang ternyata masih tercatat sebagai pemilih padahal ia sudah lama tinggal di rumahku. Bahkan ada pula keluargaku yang terdaftar di dua kabupaten yang beda propinsi dan harus ditempuh 10 jam perjalanan. Aku pun bertanya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Bukankah KPU telah melakukan verifikasi akhir-akhir ini ketika kisruh DPT ganda muncul. Lalu kapan verifikasi itu dilakukan? Bukankah anggota KPPS dibayar untuk melakukan verifikasi? Kemana uang itu lenyap? Inilah mungkin yang menjadi keresahan dari banyak partai bahwa suarau-suara tersebut akan disalahgunakan. Namun satu hal yang aneh. Salah satu parpol yang sangat getol mempermasalahkan masalah DPT –terutama di Jawa Timur- dengan memberikan bukti-bukti ke publik justru tidak mempermasalahkan DPT yang ada di dusunku. Padahal ini bisa saja disalahgunakan oleh partai lain. Atau ini memang disengaja untuk memuluskan kemenangan partai mereka. Aku pun mempertanyakan dari mana sumber DPT itu berasal. Bukankah setiap rumah harus didata untuk mengetahui siapa saja yang telah memiliki hak pilih. Lalu kenapa ini masih terjadi. Aku berasumsi bahwa ini semua terjadi karena kesalahan administrasi pendataan penduduk di tingkat dusun. Yang digunakan mungkin hanya Kartu Keluarga masyarakat yang dimiliki kepala dusun. Tapi bukankah itu semua masih harus diverifikasi. Apakah ini juga bisa diindikasikan KKN atau malah korupsi? Aku tidak tahu.

Ya itulah sedikit kisah politik dari dusunku yang asri. Sungguh menyedihkan jika memang nantinya wakil rakyat yang dipilih hanya karena dia keluarga kita. Bukankah visi-misi seseorang akan lebih bisa mengubah negara ini dibandingkan dengan kekeluargaan. Kekeluargaan memang penting, tapi tidak harus menjadi keharusan saat memilih pemimpin. Itu sich pendapatku. Terserah kalian. Mungkin cerita ini bisa saja terjadi di dususn-dusun lain di pelosok negeri ini. Lihatlah sekeliling kalian dan bagikan pengalaman kalian demi kemajuan negara ini. Semoga pemilu kali ini sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu pemerintahan yang bersih, jujur, dan profesional.